Realitas Penerapan Layanan Perbankan Syariah Sebagai Upaya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dan dinamikanya. Konsep dasar dalam perbankan adalah memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara serta memanajemen keuangannya. Secara prinsip perbankan mempunyai peran penting dalam memanajemen keuangan masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan aman dalam bidang keuangannya.

Banyak program dan produk yang ditawarkan dalam perbankan, seperti pemberian modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, pinjaman untuk pembelian kebutuhan masyarakat seperti rumah, kendaraan, maupun kebutuhan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, begitu juga dengan berbagai produk untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya produk simpanan yang memberikan kemudahan dengan aspek keuntungan bagi masyarakat, simpanan bagi kebutuhan anak-anak dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun jiwa sebagai bentuk asuransi perbankan terhadap masyarakat.

Meningkatnya pertumbuhan perbankan merupakan keniscayaan atas dasar kebutuhan masyarakat atas hartanya. Hal itu terlihat dari bermunculannya perbankan syariah dalam skala yang lebih besar. Konsep perbankan syariah didasarkan atas ekonomi secara Islam yang berlandaskan kepada ketentuan al-Quran dan al-Hadist. Islam sangat berhati-hati terhadap transaksi dalam bidang ekonomi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada kebathilan.

Sejarah perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1983 yang dikeluarkan atas adanya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang mengatur tentang regulasi perbankan. Salah satunya adalah pengaturan tentang pemberian bunga 0% (zero interest). Pada perkembangannya, muncul Pakto 88 (Paket Oktober 1988) yang memberikan deregulasi terhadap kemudahan untuk membangun perbankan. Oleh karena itu, pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank yang menggunakan layanan prinsip bagi hasil, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan atas bagi hasil.

Pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, bank syariah memperlihatkan keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional yaitu dapat bertahan dari krisis tersebut. Karena bank-bank syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah  dan tidak terjadi negatif spread dalam kegiatan operasionalnya.

Hal diatas dapat dipahami bahwa mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan akhirnya dapat dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Dengan demikian krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positifnya. Sebab kejadian ini telah membuka jalan untuk berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dan memberikan harapan kepada masyarakat. Dengan hadirnya sistem perbankan syariah, maka masyarakat memiliki alternatif selain sistem perbankan konvensional.

Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima otonomi khusus, dengan otonomi khususnya Pemerintah Aceh dapat membuat dan memutuskan kebijakannya sendiri berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam penandatangan MOU Heslinki (Moment Of Understanding). Hal ini sangat mendukung pertumbuhan layanan perbankan syariah di Aceh, dengan masyarakat Aceh yang bertajuk Islami menjadi modal dasar tumbuhnya layanan perbankan syariah di Aceh.

Dapat kita ketahui bahwa bank konvensional bersifat menentukan harganya untuk menetapkan suatu tingkat suku bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan. Hal ini sangat tidak cocok untuk budaya masyarakat Aceh yang bersifat Islamiah, karena suku bunga dalam Islam sama dengan riba dan riba merupakan salah satu bentuk keuntungan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam.

Dari pernyataan diatas tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan pesat layanan ekonomi perbankan syariah di Aceh sangat baik, karena berlandaskan kepada peluang otonomi khusus yang dicandang oleh daerah Aceh dan budaya masyarakat Aceh yang sangat mendukung adanya perbankan syariah. Namun yang harus dibenahi oleh pemerintah dan perusahaan perbankan syariah pada dewasa ini adalah persepsi masyarakat yang menganggap layanan perbankan syariah sama saja seperti perbankan konvensional.

Salah satunya permasalahan yang harus dibenahi dewasa ini dikalangan masyarakat Aceh adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan prinsip layanan syariah dalam sistem perbankan konvensional. Masyarakat banyak yang tidak memahami perbedaan antara layanan bank syariah dengan layanan bank konvensional. Masyarakat terutama yang tinggal di pedalaman hanya diberi tahu kalau bunga bank konvensional riba tapi tidak mengerti mengapa bunga bank tersebut dikategorikan riba. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah terhadap produk-produk yang di tawarkan perbankan syariah dan manfaat yang di hasilkan dari produk tersebut.

Untuk pihak pemerintah dan pihak perbankan syariah sudah seharusnya memperkenalkan sistem layanan perbankan syariah pada masyarakat pedalaman agar mengetahui sistem layanan perbankan syariah yang bersifat bagi hasil bukan suku bunga. Dan layanan perbankan syariah harus mendominasi di daerah-daerah bukan hanya mendominasi di kota-kota besar, karena realitas yang ada memperlihatkan bahwa di daerah-daerah hanya ada perbankan konvensional saja.

Sistem layanan perbankan syariah harus diperbaiki agar masyarakat Aceh lebih memilih layanan perbankan syariah daripada layanan perbankan konvensional, sebab sistem bunga yang di tawarkan pada layanan perbankan konvensional masih menjadi pilihan utama masyarakat kita. Karena bank konvensional menawarkan bunga pinjaman yang rendah dan prosesnya juga cepat dibandingkan dengan perbankan yang menerapkan sistem syariah, namun prosesnya sedikit rumit dan lama. Dan juga fasilitas pembiayaan kredit yang lebih mudah didapatkan di perbankan konvensional. Hal ini juga menjadi salah satu peyebab masyarakat Aceh cenderung memilih layanan perbankan konvensional dari pada layanan perbankan syariah.

Dalam upaya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, perekonomian berbasis syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya Aceh, agar tidak merugikan masyarakat. Dari data di bawah ini dapat menunjukkan bahwa penerapan layanan perbankan syariah di Aceh yang lebih besarnya Indonesia sangat memungkinkan, karena dari data di bawah ini menunjukkan perbedaan yang sangat sedikit aset yang dimiliki antara perbankan konvensional dan syariah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan perbankan syariah yang pada dewasa ini berbasis modernisasi terutama dalam konsep negara Indonesia tidak hanya berfokus kepada nasabah muslim. Masyarakat Indonesia yang multikultural dengan berbagai macam ragam budaya, bahasa, dan agama menjadi market yang sangat penting dalam pengembangan layanan perbankan syariah. Nasabah, dalam hal perbankan sejatinya melihat kepada aspek pelayanan, program, maupun jaminan keamanan. Sehingga peningkatan perkembangan layanan perbankan syariah terus berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengacu kepada latar belakang budaya dan agama (mayoritas islam) di daerah Aceh, sangat memungkinkan adanya peluang besar layanan perbankan syariah ditetapkan atau diwajibkan untuk wilayah Aceh, agar masyarakat Aceh nyaman dan aman dari ajaran agamanya.

Maka d ari itu, untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), kesiapan perbankan syariah harus terus mengikuti perkembangan global dalam bidang peningkatan kualitas layanan, program yang representative dan qualified, dan menjamin atas simpanan nasabah secara professional dan akuntabel. Disamping itu, strategi pengelolaan dan manajemen dalam pengelolaan perbankan harus terus di updating, berkaitan dengan arus ekonomi global yang semakin ekstrimisme dalam kompetisi pasar, sehingga pengelolaan layanan perbankan syariah dapat terjamin dengan gelombang ekonomi yang semakin besar dan tantangan yang semakin sulit.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa layanan perbankan syariah tidak sanggup menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), bukti kesuksesan layanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 sangat baik, bahkan layanan perbankan syariah unggul diantara layanan perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi dari data Respective Bank’s Financial Reports pada 31 Desember 2012. Aset lima bank syariah besar di Indonesia, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia kalah jauh dari perbankan Malaysia. Jika aset BSM 5,1 miliar dolar AS, maka itu kalah jauh dengan Maybank Islamic yang memiliki aset 29,9 miliar dolar AS. Aset BSM bahkan masih kalah jika dibandingkan RHB Islamic yang asetnya 8,4 miliar dolar, padahal bank ini menduduki posisi kelima, sementara BSM posisi pertama di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Indonesia, Data Statistik Perbankan Syariah Agustus 2013

 

Dan dari data di atas, terlihat begitu jelas layanan perbankan syariah sangat siap diterapkan di Indonesia khususnya Aceh untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang dibuktikan bahwa tiap bulan pada tahun 2013, jumlah layanan perbankan syariah rata-rata mengalami peningkatan. Mengingat jumlah perbankan syariah (PS) di Indonesia begitu menjamur, maka dukungan berupa regulasi yang menjadi pijakan dasar (fundamental)  sangatlah diperlukan untuk melegalkan eksistensi PS di Indonesia. Peraturan atau regulasi yang memuat layanan perbankan syariah tidaklah serta merta ada begitu saja. Dalam penyusunannyapun membutuhkan waktu yang lama, mulai dari tahun 1988 hingga tahun 2008. Butuh waktu lebih dari 10 tahun, tepatnya 20 tahun untuk merampungkan dan meyempurnakan regulasi tentang layanan perbankan syariah. Maka dari itu, tentu banyak sekali peluang serta tantangan yang pasti dihadapi oleh layanan perbankan syariah setelah lahirnya regulasi yang baru dan resmi (tahun 2008).

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, layanan perbankan syariah sangat berpeluang besar untuk tumbuh pesat dan diterapkan dalam masyarakat Aceh dalam rana bingkai Syariat Islam. Karena mengacu kepada budaya dan agama masyarakat Aceh yang sejalan dengan sifat layanan perbankan syariah dengan bagi hasilnya bukan riba (suku bunga). Hal ini sangat didukung dengan status daerah Aceh yang bersifat mandiri dalam memutuskan kebijakannya sendiri (Otonomi Khusus), Pemerintah Aceh dapat membuat peraturannya sendiri atau yang disebut Qanun untuk menjalankan atau menghidupkan ekonomi islam yang berbasis layanan perbankan syariah.

 

Peluang yang sangat baik untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam bingkai layanan publik berbasis Syariat Islam adalah dengan cara menumbuh kembangkan layanan perbankan syariah di Aceh. Karena dengan pengalaman yang telah di hadapi oleh layanan perbankan syariah 17 tahun silam, berhasil menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Yang dibuktikan dengan berhasilnya peningkatan nyata, berupa aset yang dimiliki oleh perbankan syariah di hampir seluruh negara maju dan berkembang semakin tahun semakin meningkat.

 

Namun, yang perlu digaris bawahi dalam tatangan penerapan layanan perbankan syariah di Aceh adalah mengsosialisasikan kepada masyarakat luas terutama masyarakat pedalaman tentang layanan perbankan syariah yang sifatnya bagi hasil bukan riba. Sebab di daerah Aceh hanya ada perbankan syariah di kota-kota besar saja, sedangkan untuk tingkat kecamatan tidak ada. Serta layanan perbankan syariah harus memperbaiki sistemnya yang lebih baik agar nasabah seperti masyarakat Aceh merasa nyaman, terjamin dan tidak terlalu lama dalam memproses pinjaman.

 

Riki Ramdani

About

Nama saya adalah Riki Ramdani, kelahiran 1994 di salah satu kabupaten di Aceh. yaitu, Kabupaten Nagan Raya. sekarang saya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi.

View all posts by